IMPLIKASI PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA MAHKAMAH AGUNG - Galih Erlangga; Dian Agung Wicaksono (Jurnal Yudisial, 2016)
ABSTRAKSalah satu ciri penting negara hukum demokratis adalah kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak. Perubahan UUD NRI 1945, memberikan dinamika ketatanegaraan dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, mengikat, dan berlaku umum (erga omnes). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan berlakunya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan dampak penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini karena putusan tersebut sangat berkaitan erat dengan kewenangan permohonan peninjauan kembali, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Data yang terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusitersebut memberikan implikasi terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung dalam hal kelembagaan pada sistem kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan peradilan dalam kewenangan permohonan peninjauan kembali.Kata kunci: kekuasaan kehakiman, judicial review, peninjauan kembali.ABSTRACTOne of the hallmarks of a democratic legal state is an enforcement of independent and impartial judicial power. The amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has lead to political dynamics marked by the birth of the Constitutional Court of the Republic Indonesia. The Constitutional Court as the guardian of the constitution is mandated a constitutional duty to uphold justice at the heart of community’s life. Its specificity is its final, binding, and generally applicable decision (erga omnes). The Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 annulling Article 268 paragraph (3)of Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Law has significant implications in the development of law in Indonesia since it is very closely associated with one of the jurisdictions of the Supreme Court to apply for extraordinary request for review. This analysis is a normative legal research which examines legal materials of the Constitutional Court Decision Number 34/PUUXI/2013, using statutory interpretations, comparative,historical, and conceptual approach. Related data were elaborated in qualitative descriptive data analyses. The results show that the Constitutional Court decision implicates the independence of the Supreme Court in terms of the institutional system of judicial authority and administration of justice in the authority of extraordinary request for review.Keywords: judicial power, judicial review, extraordinary request for review.