PENGARUH PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI TERHADAP LAJU DEFORESTASI HUTAN LINDUNG: (Studi Kasus: Lokasi Permukiman Transmigrasi Mahalona) - Azis, Ismail; Surya, Batara; Salim, Agus (Jurnal Ilmiah Ecosystem, 2018)
Pengembangan permukiman Transmigrasi terus berlangsung hingga saat ini, sampai tahun 2013 telah terbangun 1090 Unit perumahan dengan luas areal terbangun seluas ± 2.380 Ha. Kawasan Permukiman Transmigrasi terus bertambah dan akan terus berkembang yang membutuhkan areal untuk mewadahi aktifitas tersebut. Disatu sisi telah terjadi perubahan tutupan lahan hutan ke tutupan lahan non hutan khususnya kawasan hutan yang bersentuhan langsung dengan kawasan permukiman transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hubungan perkembangan kawasan permukiman transmirasi Mahalona dengan laju deforestasi kawasan hutan lindung Malili, serta menganalisis arah pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona secara berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisa Regresi dan Korelasi untuk menyelesaiakan permasalahan pengaruh pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona terhadap laju deforestasi hutan lindung Malili dan Analisis Diskriptif kuantitatif digunakan untuk menjawab arah pengembangan permukiman transmigrasi Mahalon berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukan faktor kondisi pasar komoditi Lada untuk peningkatan pendapatan transmigran didukung kemudahan sistem pemasaran dalam aktifitas ekonomi, tekanan penduduk yang tinggi membutuhkan lahan baru untuk aktifitas hunian maupun lahan produksi, pembangunan sistem jaringan jalan untuk akses masyarakat, penetapan lokasi transmigrasi yang besentuhan dengan kawasan hutan, serta penetapan kawasan PT. Inco/Vale, berdampak terhadap pembukaan lahan baru sehingga berimplikasi terhadap laju deforestasi kawasan hutan lindung. Sehingga, dibutuhkan arahan pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona secara komprehensif berbasis keberlanjutan yang didukung dengan pemberdayaan birokrasi, Intervensi politik, dan penetapan zona penyangga.