TINJAUAN PEMETAAN RISIKO PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI SATUAN KERJA BERDASARKAN PP NO 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (STUDI KASUS DI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG) - ita susanti; Sumiyati Sumiyati; Rachmad Imbang Tritjahjono (Sebatik, 2020)
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan melalui manajemen risiko. Penelitian ini dilakukan di Polban karena Polban sebagai institusi pemerintah yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Negeri belum menyusun peta risiko sebagai bagian dari SPIP. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, studi literatur sebagai studi pendahuluan, yaitu mempelajari peta risiko yang dilakukan oleh instansi lain. Tahap kedua penyebaran kuesioner ke jurusan dan unit yang ada di lingkungan Polban, untuk mengetahui pemahaman tentang manajemen risiko. Langkah berikutnya adalah sosialisasi manajemen risiko pada setiap jurusan dan unit di lingkungan Polban. Sosialisasi ini bertujuan agar pihak yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi Polban mempunyai persepsi yang sama dalam menentukan tingkat risiko. Sosialisasi diikuti dengan pembuatan peta risiko setiap jurusan dan unit, hingga menghasilkan dokumen peta risiko yang terintegrasi di lingkungan Polban. Tahap ketiga pemantauan pembuatan peta risiko di jurusan dan unit sesuai dengan aturan dan arahan. Hasilnya menunjukkan pimpinan unit sebagai penanggung jawab yang berada di lingkungan Polban memahami arti penting risiko dan risiko yang akan muncul pada setiap aktivitas. Hal ini terlihat dari jawaban kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi SPIP yang diselenggarakan oleh manajemen Polban.