Implementasi Sanski Pidana Dan Sanksi Administrasi Berdasarkan Prinsip Good Enviromental Governance Terhadap Korporasi Yang Tidak Mereklamasi Galian Bekas Tambang - Dejan Abdul Hadi; Zulfa 'Azzah Fadhlika; Chusnul Qotimah Nita Permata (Padjadjaran Law Review, 2020)
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaandan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan,kontruksi, penambangan, pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatanpasca tambang. Terdapat banyak sekali permasalahan yang terjadi di pertambangan seperti korporasitambang yang tidak mereklmasi bekas tambang, hal ini mengakibatkan kerugian bagi lingkungan, wargasekitar maupun negara. Oleh karena itu setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pertambanganwajib melaksanakan reklamasi lahan bekas pertambangannya. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineraldan Batu Bara berserta aturan pelaksana lainnya yang mengatur kewajiban bagi perusahaan untukmelakukan reklamasi pascatambang. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, denganpendekatan perundang-undangan dan kasus. Penulis memfokuskan pengkajian terhadap korporasitambang yang tidak mereklamasi bekas tambangnya, serta penguatan sanksi administrasi dan sanksipidana terhadap korporasi yang melanggar ketentuan pasca reklamasi dengan menerapkan prinsip goodenvironmental governance. Efektivitas dan efisiensi terkait penegakan hukum administrasi merupakanupaya dalam menjalankan good environmental governance bagi suatu perusahaan yang tidak memenuhikewajiban pasca kegiatan pertambangan.