Perlunya Indeks Akses Pendidikan dalam Rangka Penetuan Daerah Khusus - Novianto, Kholid; Bari, Saiful; Vistara, Ingga (JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 2020)
Penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam menentukan â€œdaerah khususâ€ sebetulnya cukup problematis. Dalam praktiknya, tidak seluruh desa yang masuk kategori â€œdesa sangat tertinggalâ€ dapat disebut daerah terpencil atau desa yang mempunyai kesulitan akses yang tinggi sehingga layak disebut daerah khusus. Ketidaktepatan identifikasi ini menyebabkan problem ketidakadilan dan menimbulkan sejumlah gejolak. Masalah ini akan terus berulang apabila tidak ada perbaikan pengukuran daerah khusus. Menyadari kelemahan penggunaan IDM dalam menentukan â€œdaerah khususâ€ maka sudah selayaknya mulai dipikirkan parameterÂ  alternatif yang dapat menentukan â€œdaerah khususâ€ secara lebih obyektif, transparan dan berkeadilan. Berdasarkan kriteria daerah khusus sebagaimana Permendikbud No.,13/2006,Â  dapat dikonstruksiÂ  suatu indeks yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan daerah khusus. Indeks tersebut harus mampu mengukur tingkat kesulitan akses suatu desa. Kesulitan tersebut terutama mencakup dua dimensi strategis yaitu keterjangkauan danÂ  ketersediaan fasilitas.Â  Berdasarkan kedua dimensi ini dapat dilihat sejauhmana suatu desa mengalami kesulitan akses. Penentuan â€œdaerah khususâ€ berdasarkan indeksÂ  yang lebih transparan dan berkeadilan tersebut sudah sangat dibutuhkan untuk mengakhiri kontroversiÂ  tunjangan daerah khusus dan kebijakan pendidikan lain terkait daerah khusus. Aneka kebijakan ini hanya dapat dilaksanakan apabila indeks akses satuan pendidikan sudah dirumuskan dan berfungsiÂ  membantu pemerintah dalam menentukan daerah khususÂ The use of the Village Development Index (IDM) in determining "special areas" is actually quite problematic. In practice, not all villages that are categorized as "very disadvantaged villages" can be called remote areas or villages that have high access difficulties so that they are worth mentioning as special areas. This inaccurate identification causes problems of injustice and causes a number of turmoil. This problem will continue to recur if there is no improvement in specific area measurements. Recognizing the weaknesses of the use of IDM in determining "special regions", it is appropriate to start thinking about alternative parameters that can determine "special areas" more objectively, transparently and fairly. Based on the criteria of special regions as Permendikbud No. 13/2006, an index can be constructed that can later be used to determine special regions. The index must be able to measure the level of difficulty of access to a village. These difficulties mainly cover two strategic dimensions, namely affordability and availability of facilities. Based on these two dimensions, it can be seen how far a village has difficulty accessing. The determination of "special regions" based on the index that is more transparent and equitable is urgently needed to end the controversy over special regional allowances and other education policies related to special regions. These various policies can only be implemented if the education unit access index has been formulated and functions to assist the government in determining specific regions