PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BAGI PELAKU USAHA YANG MENAIKKAN HARGA GAS LPG 3KG (Studi Penelitian di Kota Langsa) - Cut mutia; Enny Mirfa; Nur Asiyah (Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2020)
Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa. Namun harga jual gas LPG 3 kg (tiga kilogram) di pangkalan gas  LPG 3kg di Kota Langsa berbeda-beda di setiap kecamatan, bahkan ada yang menjual dengan harga yang tidak wajar. Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan, perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg tidak berjalan optimal dikarenakan pangkalan gas LPG yang menyalurkan elpiji subsidi memiliki penetapan harga yang berbeda antara pangkalan satu dengan yang lainnya. Hal itu menjadi ketidakpastian perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan gas LPG subsidi dengan harga yang wajar. Hambatan perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, faktor kebutuhan pokok masyarakat, jumlah tabung gas elpiji yang disalurkan tidak sesuai dengan data, dan hanya terdapat 2 agen penyalur di Kota Langsa. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu meningkatkan sosialisasi perlindungan konsumen, menertibkan pangkalan gas yang nakal, memperbaharui data penyalur gas, dan mengusulkan penambahan pangkalan di setiap kecamatan.