PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENGADOPSI ANAK TIDAK MELALUI PENGADILAN - Ahmad Mangantar Daulay; Muhammad Natsir; Zuleha Zuleha (Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2019)
Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 menyatakan “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Namun ditemukan di Kota Langsa adopsi anak tidak sesuai dengan peraturan perundangan, karena tidak melalui penetapan pengadilan. Tujuan Penulisan yaitu untuk mengetahui penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak tidak melalui peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris  dengan  penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam penelitian. Hasil penelitian ditemukan pengangkatan anak di Kota Langsa tidak melalui proses atau putusan pengadilan, tetapi dengan cara orang tua menyerahkan anak kepada orang tua angkat tanpa surat dalam bentuk apapun dan dengan surat yang tidak diketahui oleh ibu kandungnya, cara ini merupakan kebiasaan masyarakat di Kota Langsa. Penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak diluar pengadilan belum ditegakkan. Kepada penegak hukum supaya memperhatikan undang-undang dan aturan adat yang berlaku dalam penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak tidak melalui pengadilan.