Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo - Irfan Sofi (Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 2020)
Dana Desa mulai dialokasikan dalam APBN 2015 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam implementasinya, belum mampu menyelesaikan masalah terkait ketimpangan di desa, ini bisa dilihat dari gini rasio perdesaan bergerak naik walaupun sudah mampu mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan, tingkat pengangguran di daerah perdesaan masih tinggi. Pada tahun 2018 ada kebijakan baru tentang implementasi Dana Desa, yaitu Padat Karya Tunai Dana Desa untuk mengatasi masalah ini. Tujuan dari makalah ini adalah 1) untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa, dan 2) kendala pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian triangulasi yaitu observasi, wawancara dan data. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program PKT Dana Desa pada tahun 2018 secara umum berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mampu menyerap setidaknya 55 pekerja untuk setiap kegiatan. Sebagian pekerja adalah penduduk desa setempat yang tidak memiliki pekerjaan dan miskin. Keterlibatan masyarakat desa sejak awal perencanaan dengan Musrembangdes hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sangat antusias. Pemenuhan rata-rata HOK 30 persen telah diupayakan oleh desa melalui refokusing dan perubahan pada Rancangan Anggaran Belanja (RAB) kegiatan yang bersumber dari Dana Desa. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Dana Desa PKT antara lain kecenderungan berkurangnya semangat gotong royong, domisili pendamping desa yang jauh dari desa, terlalu banyak regulasi yang perlu dipahami, jumlah tenaga ahli yang kurang dan karakteristik wilayah.