HUKUM ADAT KEKELUARGAAN DAN KEWARISAN DI BALI - Putu Maria Ratih Anggraini; I Wayan Titra Gunawijaya (PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu, 2018)
Eksistensi Hukum Adat di Bali hingga kini masih sangat kuat. Salah satu hukum Adat yang masih kuat adalah kekeluargaan yang menganut sistem ke-Bapaan (Vaderrechtelijk). Dalam sistem ke-Bapaan, istri memasuki keluarga suaminya. Anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Tujuan perkawinan menurut hukum agama Hindu adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra. Pada masyarakat kekerabatan adat Bali yang patrilinial, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, dimana setelah terjadi perkawinan istri ikut masuk dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Apabila keluarga patrilinial tidak mempunyai anak lelaki, maka anak perempuan dijadikan berkedudukan seperti anak laki-laki. Apabila tidak mempunyai anak sama sekali maka berlakulah adat pengangkatan anak. Apabila kita membicarakan tentang pengaduan dan peradilan menurut sistem hukum adat dibandingkan dengan sistem hukum barat yang kini kita gunakan, maka tidak banyak yang dapat dibicarakan. Namun tidak berarti bahwa hukum adat tidak mengenal sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan diantara warga masyarakat hukum adat, yang pada umumnya bersifat perdata dan sampai sekarang masih berlaku.