1. STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGROMARIN DI PULAU LOMBOK - Anas Zaini (JURNAL AGRIMANSION, 2004)
ABSTRAK Pasal 10 UU No.22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah menyatakan bahwa daerah berwenang mengelola sumberdaya alam di wilayah yurisdiksinya. Pengaturan yang lebih spesifik terdapat pada pasal 5 UU No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan daerah menyatakan penerimaan yang berasal dari sektor perikanan dibagi dengan proporsi 20 persen pemerintah pusat dan 80 persen untuk pemerintah daerah. Pemberlakuan undang-undang ini berarti menyediakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka pembangunan agromarin. Oleh karena itu identifikasi berbagai pilihan strategi untuk mengembangkan sektor ini sangat diperlukan. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif, sedangkan analisis data dengan mengkombinasikan teknik SWOT (strength, weakness, opportunity, and threat) dan AHP (analytic hierarchy process). Kesimpulan penelitian mengenai strategi kebijakan dikelompokan kedalam dua level pengambilan keputusan. Pertama strategi pada tingkat perusahaan (industri) yaitu: (1) mengusahakan pasar baru, (2) menjaga pasar yang ada, (3) memperkuat organisasi, (4) mengadakan penelitian dan pengembangan secara kolaboratif, (5) memberi prioritas kepada tenaga kerja lokal. Kedua strategi pada tingkat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yaitu: (1) memperbaiki infrastruktur, (2) menghasilkan Perda yang konsisten dan kondusif, (3) mengundang investor baru, (4) memperluas akses informasi pasar, (5) menghasilkan tenaga kerja terampil, dan (6) meningkatkan alokasi kredit bagi industri agromarin. ABSTRACT As stated in article 10 of Act No.22/1999 on regional autonomy, regency governments have authorities in managing their natural resources available in their jurisdiction. Specifically article 5 of Act No. 25/1999 on financial balance argues that revenu generated from fishery sector are allocated as 20 percent for central government and 80 percent for provincial and regency governments. The enactment of these acts has provided opportunities for regency governments to optimally utilize marine and fishery resources in the context of agromarine development. Therefore identification of policy strategies to develop the sector is urgently needed. Research was undertaken by utilizing descriptive method, while data analysis was accomplished by combining SWOT technique (strength, weakness, opportunity, and threat) and AHP (analytic hierarchy process). The research concludes that policy strategies that should be implemented are categorized into two broad levels. First, strategies at industry level, namely: (1) market penetration, (2) maintain existing market, (3) strengthening organization, (4) collaboration in research and development, and (5) provide more priority to local labors. Second, strategies at government level that are: (1) improving infrastructures, (2) producing conducive and consistent regulations, (3) inviting new investors, (4) enhancing access on market information, (5) providing skilled labors, (6) increasing credit allocation to agromarine activities.