5. Efektivitas Kebijakan Pengamanan Harga Gabah Petani Pada Pelaksanaan DPM- LUEP di Kabupaten Lombok Barat - I Ng. Mandra; Suparmin Suparmin; Taslim Sjah (JURNAL AGRIMANSION, 2008)
Abstrak Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Pembangunan pertanian yang mendapat prioritas utama adalah sub sektor tanaman pangan yang salah satunya adalah padi. Padi merupakan bahan makanan pokok sekitar 95% penduduk Indonesia, sehingga merupakan komoditas strategis dalam kehidupan sosial ekonomi nasional. Kebijakan pengamanan harga merupakan salah satu komponen kebijakan perberasan nasional untuk meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan nasional. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten sentra produksi padi di Nusa Tenggara Barat. Pada musim panen raya, panen serempak dan gabah melimpah menyebabkan harga jual gabah petani menjadi rendah. Kabupaten Lombok Barat juga telah melaksanakan program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang bertujuan untuk menjaga harga jual gabah di tingkat petani agar tetap aman, untuk meningkatkan pendapatan petani, dan menumbuhkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan serta meningkatkan ketahanan pangan daerah di desa.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; (1) Efektivitas Kebijakan pengamanan harga gabah di kabupaten Lombok Barat; (2) Efektivitas Sistem Kerja Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan pada pelaksanaan program Dana Penguatan Modal di kabupaten Lombok Barat.Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat pada buulan Desember 2007 terhadap pelaksanaan program DPM-LUEP Tahun 2005-2007. Metode yang digunakan adalah Metode deskriptive dengan tehnik survei. Data yang diperoleh dianalisis dengan Regresi Logistik.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kebijakan pengamanan harga gabah pada tahun 2005-2007 kurang efektif. Efektivitas kebijakan pengamanan harga tahun 2005-2007 mencapai 72,92 %. Efektivitas kebijakan pengamanan harga gabah (KPHG) dipengaruhi proses pembelian (PB). Secara parsial efektivitas kebijakan akan meningkat bila dilakukan pembelian secara langsung. Proses Pembelian langsung meningkatkan harga yang diterima petani. Efektifitas sistem kerja LUEP di Kabupaten Lombok Barat adalah baik untuk tahun 2005, dan sangat baik untuk tahun 2006 dan 2007. Peranan LUEP relatif kecil dan tidak efektif dalam kebijakan pengamanan harga gabah karena berbagai kendala. Abstract Agricultural development is directed toward increasing farmer’s income and welfare. Agricultural development that is put as first priority is food crop sub sector and one of them is rice. Rice is staple food of nearly 95 % of Indonesian so as a strategic commodity in national socio economic life. Price Security Policy of Farmers’ Rice is one of national rice policy to increase farmer’s income and strengthen food security.West Lombok District is one of rice production centre in the Province of West Nusa Tenggara. In a great harvest season, rice is harvested at the same time therefore there is abundant of rice supply that directs the price is going low. On the other side, farmer requires amount of fresh cash for their cost of living and for following farm business. This situation forces farmer to sell their harvested rice at low price. West Lombok District also conducts a Price Security Policy of Farmers’ Rice through Capital Strengthen Fund for Rural Economic Business Institution (DPM-LUEP) that directs to secure rice price at farm gate, to increase farmer’s income, to grow good rural business institution, and to strengthen rural food security. The objective of this study is to analyze; (1) The effectiveness of rice price security policy; (2) The effectiveness of LUEP’s working system in West Lombok District. This study has been conducted in West Lombok District on December 2007 to evaluate the implementation of DPM-LUEP fiscal year 2005 – 2007. Method employed to this study is descriptive method with survey technique. Data collected were analyzed under Logistic Regression. The result of this study reveals that the policy of rice price policy in 2005 – 2007 is less effective. Effectivity of rice price policy in 2005 – 2007 reaches up to 72.92 %. Rice price in 2007 has the least variance coefficient therefore it was relatively more stable than those of in 2005 and in 2006. Effectivity of rice price security policy or kebijakan pengamanan harga gabah (KPHG) by purchasing process (PB). Partially, effectivity will increase if direct purchasing is conducted because the price at farmer level is increase as well. Effectivity of LUEP’s working system in West Lombok District is ‘good’ for 2005 and ‘very good’ for 2006 and 2007. The role of LUEP is relatively low and ineffective in the rice price security policy due to several obstacles.