PUTUSAN PERDAMAIAN PADA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL - I Made Adiwidya Yowana (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2020)
Peace efforts are one of the solutions to resolve the case in a short time and low cost. In the settlement of industrial relations disputes, peace efforts are carried out in a bipartite and tripartite manner. However, peace efforts also often occur at the stage of litigation or industrial relations courts. Peace at the litigation stage is formulated into a peace decision. It becomes ironic when peace actually occurs at the litigation stage considering that the peace efforts in industrial relations disputes are specifically regulated in Law number 2 of 2004. The results of the study indicate that the peace decision on the settlement of industrial relations disputes has permanent legal force in accordance with Article 1858 paragraph (1) Civil Code and Article 130 paragraph (2) and (3) HIR. While the factors that cause industrial relations courts to settle industrial relations disputes through peace efforts can be divided into two, namely normative and implementative factors. Upaya perdamaian merupakan salah satu solusi untuk menyelesaiakan perkara dengan waktu yang singkat dan biaya yang murah. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial upaya perdaiaman dilakukan cara bipartit dan tripartit. Namun, upaya perdamaian juga acap kali terjadi pada tahap litigasi atau pengadilan hubungan industrial. Perdamaian pada tahap litigasi diformulasikan ke dalam putusan perdamaian. Menjadi ironis ketika perdamaian justru terjadi pada tahap litigasi mengingat upaya perdamaian pada perselisihan hubungan industrial diatur secara khusus dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan perdamaian pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan pengadilan hubungan industrial melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui upaya perdamaian dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor normatif dan faktor implementatif.