Kebijakan pengembangan peternakan berbasis kawasan: Studi kasus di Kalimantan Timur - Mayulu, Hamdi; Daru, Taufan Purwokusumaning (Journal of Tropical AgriFood, 2019)
Pembangunan peternakan merupakan reorientasi kebijakan pertanian yang memiliki paradigma baru, yakni: secara makro berpihak kepada rakyat, pendelegasian tanggung jawab, perubahan struktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan usaha berkelanjutan, modern, serta profesional dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Pengembangan peternakan memerlukan sinergitas antara pemerintah, swasta, dan peternak skala kecil. Penetapan aturan, menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan produk merupakan peran pemerintah, sedangkan swasta, serta masyarakat berperan mewujudkan kecukupan produk peternakan, melaksanakan kegiatan produksi, perdagangan serta distribusi produk.  Kebijakan pembangunan peternakan difokuskan pada lokasi khusus untuk ternak spesifik, dan didukung oleh sumber daya alam. Pengembangan peternakan tidak serta-merta mengikuti kebijakan kawasan, perlu kajian mendalam dan mendekati parameter usaha peternakan, serta karakteristik kawasan, agar mampu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ternak.  Kebijakan peningkatan populasi, dan produktivitas ruminansia belum menghasilkan dampak maksimal. Penurunan populasi menjadi kecenderungan fakta di lapangan, dan menimbulkan problema utama. Produktivitas belum dapat dibuktikan secara nyata, pemotongan ternak ruminansia rata-rata berada di bawah bobot ideal merupakan indikator utama. Pengembangan peternakan memerlukan pengelompokan basis wilayah yang disesuaikan dengan daya dukung sebagai model pengembangan ke depan. Strategi pendekatan wilayah dilakukan berdasarkan pertimbangan: 1) Pengembangan ternak tidak mungkin dilaksanakan di semua wilayah, karena keterbatasan sumber daya manusia, dan lahan; 2) Usaha peternakan berdasarkan kelayakan ekonomis ekonomis, tidak mungkin dipenuhi oleh semua wilayah; 3) Terbatasnya alokasi dana investasi, cenderung tidak optimal bila terbagi ke seluruh wilayah; dan 4) Pengembangan usaha peternakan pada wilayah potensial memberikan dampak pembangunan fasilitas yang tepat sasaran.