Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua - Hendrik Wakman (Jurnal Renaissance, 2021)
Penelitian ini membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua. Tujuan penelitian bermaksud untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua penulis mengacu pada indikator Akuntabilitas Keuangan dari LAN & BPKP RI (2000). Ada Tiga indikator dari pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan tersebut antara lain: 1) Akuntabilitas Keuangan, 2) Akuntabilitas Manfaat, dan 3) Akuntabilitas Prosedur. Untuk mendukung tujuan tersebut maka digunakan metode kualitatif, dimana penelitian menggunakan wawancara untuk menggali informasi secara terbuka sehingga informasi dianalisis menggunakan Triangulasi data yang terdiri dari Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa alur pelaporan keuangan kampung sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Permendagri RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung meskipun mekanisme tersebut selalu terlambat dilaksanakan. Faktor-faktor penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua antara lai 1) sumber daya manusia, 2) Anggaran, 3) Sarana dan prasarana. Hasil analisis terhadap upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat adalah dengan peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan agar Proses Akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung berjalan cepat dan juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan supervisi terhadap pengelolaan keuangan kampung di Distrik Benawa.Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Kampung, Pemberdayaan Masyarakat