Studi Komparatif Pendanaan Pembangunan Daerah dengan Penerimaan Umum Daerah, Obligasi Daerah, dan Pembayaran Ketersediaan Layanan - Roby Aditiya (KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah), 2020)
Pembangunan infrastruktur daerah menjadi kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Nyatanya, tidak semua pemerintah daerah memiliki anggaran untuk memenuhi dana pembangunan infrastruktur. Penelitian ini untuk mengkomparasi sumber pendanaan yang efisien untuk pembangunan infrastruktur daerah antara pendanaan dari penerimaan umum daerah dengan obligasi daerah dan pembayaran ketersediaan layanan. Studi ini mengacu pada kasus pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan dengan obligasi daerah lebih efisien dibandingkan pendanaan dengan pembayaran ketersediaan layananan dan pendanaan dari penerimaan umum daerah. Skema obligasi daerah memberikan efisiensi dana sebesar Rp501,71 milyar dibanding menggunakan penerimaan umum daerah, sedangkan alternatif pendanaan pembayaran ketersediaan layanan memberikan efisiensi sebesar Rp430,69 milyar dibanding menggunakan sumber dari penerimaan umum daerah. Selisih tersebut menunjukkan bahwa alternatif pendanaan obligasi daerah lebih efisien Rp71,02 milyar dibanding dengan alternatif pendanaan pembayaran ketersediaan layanan.