TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEMERINTAH DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI PUTUSAN NO 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mtr) - Ashari, Ashari (JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2020)
ABSTRAK Berbagai penyimpangan kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan kewenangannya,namun terdapat beberapa pandangan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam prespektif hukum administrasi negara (pasal 17 UU No 30/ 2014 tentang administrasi pemerintah ) dan hukum pidana (pasal 3 UU No 20/2001 tentang tindak pidana korupsi). Tujuan peneltian ini untuk mengetahui pengaturan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah dalam UU No 30/2014 dan UU No 20/2001, dan bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Jenis penelitian, yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian, yang dikategorikan sebagai tindakan menyalahgunakan wewenang dalam UU No 30/2014 adalah perbuatan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan, asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan tindakan menyalahgunakan wewenang dalam UU No 20/2001 tidak harus selalu berupa dikeluarkannya keputusan yang bertentangan atau menyalahi suatu aturan. Cukup perbuatan itu melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya, memiliki maksud yang menyimpang, dan berpotensi merugikan Negara. Bentuk penyalahgunaan wewenang pada tahap penunjukan pemenang, tahap penandatangan kontrak yang terjadi dalam bentuk surat penunjukan yang tidak lengkap, dan tahap Penyerahan Barang dan Jasa kata kunci: penyalahgunaan wewenang, pemerintah, barang dan jasaABSTRAC Various irregularities often occur in the process of procuring goods and services by the government in carrying out their duties and positions in accordance with their authority, but there are several views regarding abuse of authority in the perspective of state administrative law (article 17 of Law No. 30/2014 on government administration) and criminal law (article 17). 3 Law No. 20/2001 on criminal acts of corruption). The purpose of this research is to determine the regulation of abuse of power by the government in Law No. 30/2014 and Law No. 20/2001, and forms of abuse of authority in the procurement of goods and services. This type of research, juridical normative with the approach of legislation and cases. The results of the research, which are categorized as acts of abuse of authority in Law No. 30/2014 are acts that deviate from the purpose of granting authority, legality principles and general principles of good governance, while acts of abusing authority in Law No. 20/2001 do not always involve issuing them. decisions that contradict or violate a rule. It is enough that the act violates written rules as the basis of its authority, has a deviant intention, and has the potential to harm the State. The form of abuse of authority at the stage of appointing the winner, the contract signing stage that occurs in the form of an incomplete appointment letter, and the stage of delivery of goods and serviceskeywords: abuse of authority, government, goods and services