Identifikasi Peran dan Koordinasi Pemangku Kepentingan Terhadap Pengembangan Sarana dan Prasarana di Atraksi Wisata Menara Siger, Kabupaten Lampung Selatan - Mohamad Yusuf; Krisna Sella (Jurnal Pariwisata Terapan, 2020)
Menara Siger merupakan atraksi wisata sekaligus ikon pariwisata Provinsi Lampung. Menara ini terletak di Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dan dikelola oleh pemangku kepentingan yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memaparkan bagaimana peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pengembangan sarana dan prasarana di Menara Siger, serta upaya memaksimalkan koordinasi diantara pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Pemangku kepentingan terhadap pengembangan sarana dan prasarana di Menara Siger yang berhasil diidentifikasi meliputi pemerintah, pengunjung, lembaga nonpemerintah, industri/pelaku usaha pariwisata, akademisi, media dan masyarakat lokal. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat model koordinasi yang dilakukan diantara para pemangku kepentingan terhadap pengembangan sarana dan prasarana di Menara Siger. Dalam berkoordinasi, ditemukan pemangku-pemangku kepentingan yang berperan paling dominan yaitu pemerintah, lembaga nonpemerintah/lembaga swadaya masyarakat dan industri/pelaku usaha pariwisata. Ketiga pemangku kepentingan tersebut berperan dominan terhadap pengembangan sarana dan prasarana di Menara Siger disebabkan oleh kewenangan, pengaruh dan kepentingannya yang tinggi. Dalam menjalankan perannya, masing-masing pemangku kepentingan mempunyai kendala tersendiri. Namun demikian, kendala yang dialami saling berkaitan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa permasalahan yang umumnya terjadi adalah koordinasi tahap awal yang tidak berjalan dengan efektif, kurangnya komunikasi diantara para pemangku kepentingan, belum maksimalnya peran dari masing-masing pemangku kepentingan, serta proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang tepat karena kurangnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.  Selain itu, terjadinya tumpang tindih peran dan fungsi pemangku kepentingan akibat intervensi pemerintah yang berperan sebagai pemangku kepentingan paling dominan.