Koordinasi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam Meningkatkan Stabilitas Keamanan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina (Studi di Kabupaten Kepulauan Sangihe) - Bataha, Kharisma Hardika; Kimbal, Alfon; Bataha, Katerina (Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2021)
ABSTRAK Di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Republik Filipina yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih banyak pelintas batas illegal tanpa melalui Pos Lintas Batas Marore sehingga rawan dimanfaatkan untuk praktek penyelundupan, terorisme, penjualan senjata, narkotika, dan perdagangan manusia. Permasalahan lainnya yang masih terjadi adalah pencurian ikan oleh nelayan Filipina. Untuk mengatasinya dibutuhkan koordinasi yang efektif antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Instansi-Instansi Vertikal dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana koordinasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan instansi vertikal dalam meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Ditinjau dari 9 syarat koordinasi yang efektif yaitu: hubungan langsung; kesempatan awal; kontinuitas;  dinamisme; tujuan yang jelas; organisasi yang sederhana; perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas; komunikasi yang efektif; dan kepemimpinan dan supervisi yang efektif.  . Hasil penelitian menunjukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Instansi Vertikal dalam upaya meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, belum memenuhi semua syarat sebagai koordinasi yang efektif. Kata Kunci: Koordinasi, Stabilitas Keamanan, Wilayah Perbatasan   ABSTRACT In the border area of ​​the Republic of Indonesia-the Republic of the Philippines, which is part of the Sangihe Islands Regency, there are still many illegal border crossers without going through the Marore Border Post so that they are prone to be exploited for the practice of smuggling, terrorism, arms sales, narcotics and human trafficking. Another problem that still occurs is illegal fishing by Filipino fishermen. To overcome this, it requires effective coordination between the Sangihe Islands Regency Government and vertical agencies in order to improve security stability. This study aims to analyze how the coordination of the local government of Sangihe Islands Regency and vertical agencies in improving security stability in border areas. This research uses qualitative methods with data collection through interviews, observation and documentation. Judging from the 9 requirements for effective coordination, namely: direct relationship; chance early; continuity; dynamism; clear objectives; simple organization; clear formulation of authorities and responsibilities; effective communication; and effective leadership and supervision. . The results showed that the coordination between the Sangihe Islands Regency Government and Vertical Agencies in an effort to improve security stability in the border area, has not fulfilled all the requirements for effective coordination. Keywords: Coordination, Security Stability, Border Areas  DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2532