IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DALAM UPAYA REFORMASI BIROKRASI ERA 4.0 - Rizqi, Fadhila; Intan Sari D., Siti Nurul (Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2021)
Implementasi pelayanan publik berbasis teknologi dalam bidang kenotariatan belum dilaksanakan semaksimal mungkin di Indonesia. Penjelasan Atas Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa cyber notary berlaku hanya dalam kewenangan sertifikasi kegiatanÂ transaksi antara Notaris dan Penghadap, namun tidak dalam kewenangan kenotariatan dalam lingkup yang lebih luas. Untuk mendorong pelayanan publik berbasis teknologi di bidang kenotariatan yang efektif dan efisien, maka perlu dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi di Indonesia, terlebih melihat perkembangan teknologi yang sangat pesat di era 4.0 saat ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keuntungan dan keterkaitan penerapan cyber notary di Indonesia dalam upaya reformasi birokrasi era 4.0 saat ini? dan bagaimana eksistensi dan peraturan perundang-undangan cyber notary di negara civil law, khususnya Negara Belgia dan Perancis?. Penelitian hukum ini ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Birokrasi cyber notary perlu diimplementasikan di Indonesia, sebab dapat membantu penyelenggaraan pemerintah yang mencapai good governance. Untuk memperoleh landasan hukum yang kuat terkait cyber notary, maka Indonesia harus mengubah Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1868 KUHPerdata, dan Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata Kunci: cyber notary, reformasi birokrasi, studi komparasi, civil law