PENSERTIFIKATAN TANAH NEGARA OLEH MASYARAKAT MENJADI TANAH HAK MILIK - Arief Budiman (Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2020)
Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang penguasaan tanah negara oleh masyarakat dalam Undang-Undang Pertanahan di Indonesia, bagaimana proses pensertifikatan atas tanah negara oleh masyarakat di Kota Balikpapan, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pensertifikatan tanah negara dan bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan pensertifikatan tanah negara menjadi hak milik di kota balikpapan kalimantan timur. Penguasaan tanah negara yang didapat dari penelitian ini adalahdengan mengajukan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), serta proses pensertifikatan tanah negara harus dengan mengajukan IMTN ke DPPR terlebih dahulu sebagai syarat pensertifikatan tanah yang selanjutnya akan diproses oleh BPN, dan hambatan dalam pensertifikatan adalah diadakannya dua kali peninjauan dalam penguasaan hak atas tanah dan upaya dalam mengatasi adalah dengan adanya mediasi apabila terjadi sengketa tanah.Kata Kunci: pensertifikatan, tanah,  mediasi, negara, sengketa  The caller aims to know how to manage government land mastery by the community in the land law in Indonesia, how the process of the certificate of national land by the community in the city of Balikpapan, and the factors that are the barriers to the national land acquisition and how the efforts to overcome the barriers faced in carrying out land certification to the property in the city of Balikpapan East Kalimantan. The possession of the land obtained from this research is by submitting permission to open the state land (IMTN), as well as the national land acquisition process should be by submitting IMTN to the DPPR in advance as a condition for a land certificate which will be further processed by BPN, and the barriers in the certification is the holding of two review in land rights mastery and the effort to overcome is by mediation in case of land disputes.Keywords: certification, land, mediation, state, dispute