PENERAPAN REHABILITASI ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota ) - April Prasetyo (MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum, 2020)
Penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tentang narkotika, pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitas namun ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak dipidana daripada direhabilitasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah: Mengapa penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kediri Kota sangat rendah. Apakah hambatan Penerapan rehabilitasi Kepolisian Resort Kediri Kota terhadap anak penyalah guna narkotika. Bagaimana upaya Kepolisian Resort Kediri Kota terhadap anak penyalah guna narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder bersumber dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika masih belum sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalah guna, Peraturan Bersama Mahkamah Agung, dimana peraturan-peraturan ini seharusnya anak yang menyalahgunakan narkotika direhabilitasi tetapi ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak dipidana daripada direhabilitasi. Hambatan dalam rehabilitasi dipengaruhi beberapa faktor antara lain struktur hukum yaitu Satuan Narkoba Polres Kediri Kota mengenai Penerapan rehabilitasi masih kurang optimal, kultur hukum yaitu derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih belum optimal, dan upaya Kepolisian Resort Kediri Kota mengatasi kendala anak penyalah guna narkotika adalah melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif. Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kediri Kota seharusnya lebih menekankan kepada anak penyalah guna narkotika untuk direhabilitasi karena sudah ada aturan yang jelas seperti Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pemerintah sebaiknya memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga sosial berhubungan dengan penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkoba.