PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) "BERSAMA SEI RAMPAH" DI DESA FIRDAUS KECAMATAN SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI - Merry Agnes; Onny Medaline; T Riza Zarzani (Jurnal Abdi Ilmu, 2020)
Urgensi pembentukan UU Desa adalah untuk memberdayakan masyarakat desa yang membuat desa mampu mengembangkan diri dengan potensinya. Untuk mencapai pembangunan nasional, desa merupakan lembaga pemerintah terkemuka yang dapat menjangkau kelompok-kelompok yang ingin sejahtera dengan membentuk BUMDes. Memperkuat kemandirian desa melalui undang-undang ini juga menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang benar-benar berangkat dari bawah (bottow up). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan latar belakang pembentukan BUMDes yang kuat sesuai dengan tujuan dan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar negara di Indonesia. Perumusan permasalahan yang akan menjadi bahan pembahasan, adalah: Bagaimana pelaksanaan BUMDes di Desa Firdaus? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, Dalam penelitian ini penulis menganalisis data primer dan data sekunder untuk meninjau pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yang berlokasi di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BUMDes telah berjalan cukup baik yang tergambar dengan perkembangan BUMDes dari tahun ke tahun dan sejalan dengan kesadaran masyarakat desa dalam memanfaatkan keberadaan BUMDes.