PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN TERHADAP PRESTASI KERJA GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI EKS-KEWEDANAAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU - Komara, Agus (Edum Journal, 2020)
Pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mulai tahun 2016 terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Provinsiuntuk selanjutnya dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Bertolak dari masalah tersebut, fokus penelitian ini pada implementasi kebijakan tata kelola dan manajemen pembiayaannya serta pengaruhnya terhadap prestasi kerja guru. Baik parsial maupun ganda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket skala Likert, terhadap 57 orang guru sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri di Wilayah Eks-Kewedanaan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Pengolahan hasil penelitian menggunakan teknik analisis regresi. Uji signifikansi menggunakan uji-F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap prestasi kerja guru, dengan besaran pengaruh 41,1%, sementara sisanya 58,9 % dipengaruhi oleh variabel lain. (2) Manajemen pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap prestasi kerja guru, dengan besaran pengaruh 14,6 %, sementara sisanya 85,4 % dipengaruhi oleh variabel lain. (3) Implementasi kebijakan tata kelola dan manajemen pembiayaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap prestasi kerja guru, dengan besaran pengaruh 42 %, sementara sisanya 58 % dipengaruhi oleh variabel lain. Bertolak dari kondisi tersebut, penulis menyarankan: (1) Sesuai hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan tata kelola berpengaruh pada prestasi kerja guru, maka guna meningkatkan prestasi kerja guru bisa dilakukan dengan meningkatkan proses implementasi kebijakan tata kelola dengan perbaikan dimensi yang masih lemah yaitu perbaikan pada struktur birokrasi yang dapat dilakukan dengan pelatihan yang berkaitan dengan organisasi dan pendelegasian kewenangan. (2) Manajemen pembiayaan telah berlangsung bagus, tetapi guna lebih meningkatkan prestasi kerja guru dapat dimulai dengan memperbaiki dimensi yang masih lemah pada manajemen pembiayaan. Berdasarkan pembahasan pada bab IV, dimensi manajemen pembiayaan yang dianggap masih lemah adalah pada sisi perencanaan dan penggunaan biaya. Oleh karenanya, disarankan agar diberikan pelatihan tentang budgeting termasuk prosedur penggunaan anggaran.