PELATIHAN APLIKASI PERKANTORAN TINGKAT DASAR DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT KAMPUNG DI KAMPUNG KENDAHE II KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE - Israel, Ella; Papuas, Afrianus; Silangen, Miske; Sakur, Stendy; Kamal, Abraham (Jurnal Ilmiah Tatengkorang, 2021)
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6 tahun 2014). Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Untuk membantu tugas kepala desa dalam menjalankan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat maka perangkat desa harus memiliki keterampilan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik. Tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Nusa Utara melakukan kegiatan PKMS pelatihan aplikasi perkantoran guna meningkatkan kinerja perangkat kampung di kampung Kendahe II. Materi pelatihan yang diberikan adalah tentang penggunaan microsoft word dan microsoft excel. Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat kampung dalam menjalankan urusan pemerintahan serta urusan administrasi yang berada di kampung. Tim pengabdian telah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dimana setiap peserta pelatihan mampu mengikuti dengan baik materi yang diberikan serta mendapat bimbingan dari tim pengabdian. Pelatihan yang telah dilaksanakan mampu meningkatkan keterampilan perangkat desa dalam mengoperasikan microsoft word dan excel. A village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and administer government affairs, the interests of the local community based on community initiatives, rights of origin, and / or traditional rights that are recognized and respected in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Village Administration is the implementation of government affairs and the interests of local communities in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia (Law No. 6 of 2014). In carrying out government affairs, the Village Head is assisted by village officials. To assist the village head in carrying out government affairs and the interests of the community, village officials must have good skills and quality human resources (HR). The community service team of Politeknik Negeri Nusa Utara carried out PKMS training office application or software to improve the performance of village officers in Kendahe II village. The training material provided were Microsoft Word and Microsoft Excel. The training was carried out with the aim of improving the performance of village officers in carrying out government affairs and administrative affairs in the village. The service team from Politeknik has conducted evaluation related to the implementation of activities that have been carried out where each training participants were able to follow the material provided and receive guidance from the service team. The training that has been implemented able improving the skills of village officers in operating Microsoft Word and Excel.