PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDNAG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN - Nurzamzam Nurzamzam; Mardiana Mardiana (Borneo Law Review, 2020)
AbstractThe need for housting is increasing every year in Indonesia. Many events of laws and acts of laws that will accur in the business of housing, for example the sale and purchase, case this will potentially give birth to the issue of law which is great if it did not hace an umbrella law that is clearly to provide protection to kosumen of the perpetrators of the business that is not faith either in business housing.Indonesia has made a regulatory law that can be used as a handle to the consumers, is with the birth of Law Number 8 Year 1999 on Protection of Consumers, which regulate the right and obligatuins business actors as well as consumers and Law no.1 of 2011 concerning Housing and Setttlement Areas and their plementing regulations. However, from the perspective of Law no.1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas has not actually been able to protect consumers rights so as to harm the community as consumersKey words : legal protection ; sale and purchase ; housingAbstrakKebutuhan akan perumahan semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. hal ini akan berpotensi melahirkan persoalan hukum yang besar jika tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan kepada kosumen dari pihak pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalangkan bisnis perumahan. Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pegangan terhadap konsumen, yakni dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta peraturan pelaksanaannya. Namun dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum secara nyata dapat melindungi hak-hak konsumen sehingga merugikan masyarakat selaku konsumen.Kata kunci : perlindungan hukum; jual beli; perumahan