Paradoks Penutupan Sunan Kuning - Meriana Diah Pramestiwari; Retno Sunu Astuti; Budi Puspo Priyadi (PERSPEKTIF, 2020)
Pemerintah menargetkan Indonesia bebas lokalisasi Prostitusi pada tahun 2019. Banyak penelitian menemukan bahwa menutup lokalisasi tidak menyelesaikan permasalahan prostitusi tetapi justru menciptakan permasalahan baru. Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2018 mengeluarkan statement ke media massa mengenai penutupan Lokalisasi SK yang akan ditutup pada Desember Tahun 2018. Tahapan rencana pelaksanaan penutupan telah disusun, struktur tim pelaksanaan penutupan pun telah terbentuk namun hingga sekarang penutupan tersebut urung dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan penutupan SK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran studi pustaka. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penutupan lokalisasi SK tidak bisa dilaksanakan tepat waktu karena adanya hambatan-hambatan dari internal maupun eksternal birokrasi. Interprestasi subjektif dari Dinas Sosial dan Bappeda Kota Semarang tidak bergerak pada satu tujuan yang sama. Partisipatif dan responsivitas kelompok sasaran kebijakan rendah karena menolak kebijakan. The government freed Indonesia to free Prostitution in 2019. Many studies have found that closing localization does not resolve the debate. Semarang City Government in 2018 stated to the mass media about the closure of the Localization of the Decree, which will be closed in December 2018. This study discusses to analyze the decision process of the Decree. This research uses descriptive qualitative method through in-depth interviews, observation and literature study search. The research sample was purposive sampling. The results showed the closure of the SK localization policy could not be carried out on time because it had to do with internal and external bureaucratic obstacles. Subjective interpretation of the Semarang City Social and Bappeda Office does not move in the same direction. The participation and responsiveness of policy targets are low because policies rejected.