LEGALISASI STATUS ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG NASAB ANAK DI LUAR NIKAH (RESPON TOKOH AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN) - Dodi Irawan (Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, 2020)
Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Nikah di atas banyak menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda-beda tak terkecuali tokoh agama yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana respon tokoh agama Bengkulu Selatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang nasab anak di luar nikah. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum empiris. Melalui pengumpulan data primer yang dihasilkan dari wawancara kepada tokoh agama Bengkulu Selatan dan data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, mencatat dan mengutif buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian bahwa kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sah dalam pandangan agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil, maka tidak sah secara formil. Namun sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-IIIV/2010 tentang Nasab Anak di luar nikah yang menyatakan bahwa anak di luar nikah perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain, maka anak yang dihasilkan di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya disamping itu dalam merespon putusan Mahkamah Konstitusi tentang nasab anak di luar nikah, tokoh agama Bengkulu Selatan terbagi menjadi 2 pendapat ada yang setuju dan tidak setuju. Pendapat yang setuju bahwa putusan MK merupakan merupakan suatu terobosan hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada isteri dan anak dari suatu pernikahan sirri. Sedangkan pendapat yang tidak setuju dengan adannya putusan MK tersebut bahwa akan mengancam kesucian lembaga perkawinan seolah-olah melegalisasi perkawinan sirri, kumpul kebo (samen laven), dan perzinahan.Kata Kunci: Nasab Anak  di Luar Nikah AbstractThe decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 concerning the Scriptures of Children outside of Marriage has generated many different views, including religious figures in South Bengkulu Regency. The problem in this research is how the position of children outside of marriage according to the laws and regulations in Indonesia and how the response of South Bengkulu religious leaders to the Constitutional Court decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 regarding the lineage of children outside of marriage. The research method is an empirical legal research method. Through the collection of primary data generated from interviews with religious leaders of South Bengkulu and secondary data by reading, studying, recording and typing literature books related to the issues raised. The result of the research shows that the position of children outside of marriage according to the laws and regulations in Indonesia is legal in the view of religion, that is, materially valid, but because it is not registered either at the Office of Religious Affairs (KUA) or at the Civil Registry, it is not formally valid. However, since the issuance of the Constitutional Court No. 46 / PUU-IIIV / 2010 concerning the Nasab of children out of wedlock, which states that children outside of marriage have a civil relationship with their mother and their mother's family as well as with men as their father which can be proven based on science and technology or other evidence, then Children born out of wedlock have a civil relationship with their biological father. In addition, in responding to the Constitutional Court's decision regarding the lineage of children out of wedlock, South Bengkulu religious leaders are divided into 2 opinions, there are those who agree and disagree. The opinion that agrees is that the Constitutional Court's decision is a legal breakthrough that provides legal guarantees and protection to the wife and child from a sirri marriage. Meanwhile, the opinion that does not agree with the existence of the Constitutional Court's decision is that it will threaten the sanctity of the marriage institution as if it legalizes sirri marriage, cohabitation (samen laven), and adultery.Keywords: Scriptures of Children Out of Marriage