PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LBH KOTA LANGSA - Zubir; Muhammad Firdaus; Syauqas Rahmatillah (Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 2021)
Advokat merupakan salah satu penegak hukum menurut Pasal 5 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003 mengenai Pengacara yang menyatakan hal tersebut sebagai penegak hukum, mandiri dan bebas yang dijamin oleh hukum, mengacu kepada ketentuan PP No 83 Tahun 2008 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara gratis dan ketentuan UU No.18 Tahun 2003 mengenai pengacara, advokat dan atau Lembaga Bantuan Hukum berperan sebagai lembaga yang memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu. Artikel ini membahas bagaimana peran lembaga bantuan hukum mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan bagaimana hambatan dan halangan dalam penerapan bantuan/pertolongan hukum oleh Institusi bantuan hukum di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin diatur dalam PP Nomor 83 Tahun 2008, UU No.18 Tahun 2003 dan UU No. 16 Tahun 2011, belum maksimal peran lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Tidak terdampingi secara menyuluruh masyarakat miskin yang berperkara, dan masyarakat tidak tahu tentang keberadaan lembaga bantuan hukum, yang siap membantu masyarakat yang berurusan dengan hukum secara gratis karena kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tahu mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum.