PRO KONTRA PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINJAU DARI AZAS-AZAS PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN - Devi Ariani; Lusy Liany (Jurnal ADIL, 2021)
Proses  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  tidak  terlepas  dari  Pro  Kontra  yang  dianggap bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Dimana  dalam  pembentukan  dan hingga  akhir  disahkan  berlangsung  dengan  cepat  itulah  yang  menjadi  polemik apakah sudah dibentuk melalui prosedural yang baik.  Berdasarkan latar belakang diatas  penulis  yang  menjadi  rumusan  masalah:  Pertama,  asas-asas  pembentukan peraturan  Perundang-Undangan  yang  Baik  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan    Kedua, proses  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2019  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  di  tinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Metode  penelitian yang  digunakan  berupa  penelitian  yuridis  normatif  yang  biasa  disebut  dengan pendekatan  perundang-undangan  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil pembahasannya: pertama,pembentukan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  telah  melanggar asas  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  asas  kejelasan  rumusan  dan  asas keterbukaan.  Kedua,  dalam  pembentukan  undang-undang  tidak  memenuhi  syarat formil  dan  pemberlakuan  undang-undangan  dalam  tata  cara  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Kedepannya  diharapkan  pemerintah  selaku lembaga  pembentukan  undang-undang  harus  sesuai  dengan  asas-asas pembentukan peraturan undang-undang yang baik, terutama asas keterbukaan dan memuat  sesuai  prosedural  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  telah  di  revisi  menjadi Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan