IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 46 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT (STUDI KASUS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA) - ANGGA PRAYUDI (Publika, 2013)
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, akan tetapi sering terjadi di lapangan masih banyak terlihat pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin serta prestasi kerja aparatur pemerintah yang masih rendah, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan keuangan negara dan pungutan liar masih banyak terjadi. Untuk mewujudkan Aparat Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan KEMENPAN Nomor 46 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Melekat. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut bukan perkara yang mudah seperti yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi KEMENPAN Nomor 46 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan kota Surabaya. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis serta manfaat praktis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada model Edward III, yang meliputi Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Disposisi, Komunikasi. Informan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini yaitu Pejabat pada Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, dan Staff pada Bidang Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Surabaya. Proses pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan editing, classifying, verifying, analyzing, concluding. Hasil Penelitian menunjukkan Implementasi KEMENPAN Nomor 46 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya yang ditinjau melalui Struktur Birokrasi yang belum maksimal karena tidak didukung dengan adanya SOP. Dari sudut pandang Sumber Daya belum maksimal karena staf Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya sangat kekurangan, sehingga beban tugas yang diemban setiap pegawai menjadi banyak. Disposisi disini dibuktikan dengan selalu didukung pekerjaan yang dilakukan oleh stakeholders. Sedangkan Komunikasi sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan dilakukannya rapat koordinasi tiap minggu. Kata Kunci : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Pengawasan Melekat, dan Implementasi Kebijakan.