EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JAWA TIMUR - Bella Pristika; Badrudin Kurniawan (Publika, 2021)
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah aktivitas dengan menggunakan modal sedikit yang berusaha pada bidang produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam melakukan aktivitasnya sering memanfaatkan lokasi yang tidak diperuntukkan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak asing lagi dan menjadi sorotan publik tertama dalam permasalahan dalam bidang tata kelola ruang kota. Hal ini dikarenakan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menimbulkan kesemrautan dan membuat lingkungan di sekitar tempat tersebut menjadi kumuh. Tidak hanya itu keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menghambat jalannya lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Dari permasalahan tersebut munculah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yiatu Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut maka setiap kabupaten atau kota memiliki kebijakan yang berberda-beda dalam pengimplementasiannya. Dalam pengimplementasian kebijakan tersebut masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran dari pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) akan adanya kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil evaluasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur dengan menggunakan Teori menurut William Dunn. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan konstribusi informasi kepada pemerintahan Provinsi Jawa Timur bahwa masih banyak hambatan dalam pengimplementasian Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dan memberikan saran untuk mengatasi hambatan dalam proses pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) yang dimana data diperoleh dari literatur-literatur terkait dengan topik penelitian seperti makalah, artikel, jurnal dan berita dari internet (website). Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Jawa Timur