Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik - Regi Refian Garis; Ai Rahma Navily (Musamus Journal of Public Administration, 2021)
Latar belakang penelitian ini adalah lemahnya evaluasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam kinerja Kepala Desa, belum optimalnya pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak terealisasikan dengan yang sudah direncanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Evaluasi Kinerja, Untuk mengetahui hambatan-hambatan Evaluasi Kinerja, Untuk mengetahui upaya-upaya dalam Evaluasi Kinerja. Penelitian ini menggunakan persepektif pendekatan kualitatif. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa Cikalong, Kasi Perencanaan, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 2 orang, Karang Taruna, Ibu PKK , Masyarakat Desa Cikalong sebanyak 4 orang sehingga informan dalam penelitian ini terdapat tiga belas (13) informan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa; Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik belum berjalan secara optimal terdapat pembangunan yang dalam perencanaannya akan dilaksanakan pembangunan tetapi pada pelaksanaannya tidak dilakukan oleh karena itu evaluasi yang dilakukan oleh BPD belum sepenuhnya terlaksana dan tidak melakukan evaluasi secara rutin pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut terealisasikan atau diselesaikan, Hambatan yang dihadapi dalam Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik ialah kurangnya kerjasama antar berbagai pihak sehingga terjadi miskomunikasi dan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik, dan minimnya sumber daya manusia yang menjadi pekerja dalam pembangunan fisik, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu: berkoordinasi terhadap pihak yang bersangkutan terjalin dengan baik, BPD mengadakan rapat rutin yang melibatkan Pemerintah Desa demi membangun kesadaran dan pemahaman Pemerintah Desa, dan melibatkan masyarakat dalam mendiskusikan pelaksanaan pembangunan