PENEREPAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NO HK.01.07.MENKES/247/2020 DI PELABUHAN INTERNASIONAL TANJUNG BALAI KARIMUN OLEH KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN - Mey Krisselni Sitompul; Arief Rachman. B; Dian Marwa Mawadah Yanti (JURNAL MARITIM, 2021)
Penerapan Keputusan Menteri Kesehatan RI NO HK.01.07.Menkes/247/2020 di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai karimun Oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun. KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun merupakan Salah satu instansi yang melakukan pemeriksaan penumpang kapal. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Keputusan Menteri Kesehatan RI No Hk.01.07.Menkes/247/2020 Tentang Pedoman Pecegahan dan Pengendalian Covid-19, terhadap pengawasan kedatangan orang atau penumpang sudah di terapkan sesuai prosedur atau tidak pada pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Keputusan Menteri kesehatan RI terhadap pengawasan kedatangan orang atau penumpang. Pelaksanaan penelitian ini di lakukan pada tanggal 23 Maret – 23 April 2020 di pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 10 petugas KKP Tanjung Balai Karimun dan 20 responden penumpang kapal dari luar negeri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebesar 96% penerapan Keputusan Menteri kesehatan RI No Hk 01.07.Menkes/247/2020 Tentang Pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19, terhadap pengawasan kedatangan orang atau penumpang menyatakan bahwa pengawasan kedatangan orang atau penumpang telah di terapkan pada pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun, namun masih ditemukan sebanyak 4% petugas KKP tidak memakai APD sesuai standar selama bertugas, hal ini di karenakan masih terdapat kurangnya kesadaran petugas KKP dalam pemakaian APD yang bisa menyebabkan penyebaran Covid-19. Faktor yang menjadi penghambat adalah rendahnya profesionalisme petugas KKP dalam melaksanakan tugas, belum optimalnya koordinasi di pelabuhan dan kurangnya pemahaman penumpang kapal terhadap protokol kesehatan.