EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN PENYU LAUT DAN HABITAT PESISIR PASIE PANGA MELALUI QANUN MUKIM PANGA NOMOR 1 TAHUN 2016 - Masyumi Masyumi; M. Arif Nasution; Mohamad Gazali; Syarifah Zuraidah (Jurnal Laot Ilmu Kelautan, 2020)
Qanun kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. Pada tahun 2012 Pemuda yang berasal dari beberapa desa pinggiran pantai di Kecamatan Panga, mereka membentuk tim konservasi penyu yang diberi nama Tim Konservasi Penyu Aroen Meubanja. Tim konservasi bersama masyarakat bekerjasama untuk mengatasi masalah pencurian telur penyu dan kerusakan terhadap habitat penyu. Jika kegiatan tersebut tidak dihentikan maka keberlangsungan hidup penyu akan terancam punah. Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah seberapa besar tingkat efektivitas dari dan bagaimana hasil evaluasi dari penerapan Qanun Mukim Panga. Untuk mengatasi masalah tersebut maka peneliti menggunakan metode AHP untuk mengetahui efektifitas perlindungan penyu dan habitat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil jawaban kuesioner yang dibagikan kepada 39 responden dengan dua jenis kuesioner, yaitu kuesioner AHP dan kuesioner analisis SWOT. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi qanun, pelaksanaan qanun, perlindungan penyu, dan sanksi. Langkah- langkah untuk mengetahui tingkat efektifitas dengan metode AHP adalah dengan menyusun tingkat prioritas dari empat kriteria, menghitung matriks pembobotan, dan faktor evaluasi dan hasil pada masing-masing kriteria. berdasarkan hasil urutan langkah pada metode AHP, diketahui tingkat efektifitas dari penerapan qanun mukim panga adalah sebesar 0,87 (87%).