Pseudo-Government: Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan - Achmad Buchory (Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2018)
Kementerian Sosial selaku stakeholder utama menggulirkan program Desa Sejahtera Mandiri berbasiskan KUBE dalam upaya untuk memandirikan desa dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Program ini menyasar pada desa-desa yang memiliki jumlah PMKS yang tinggi akan tetapi memiliki PSKS yang bisa dioptimalkan kinerja pemberdayaanya. Pengguliran bantuan di Kecamatan Jaten tidak dilepaskan adanya pengaruh pseudo goverment yang mempengaruhi ke-optimalan pelaksanaan pemberdayaan Kube PKH untuk membentuk DSM. Fenomena menarik pada proses pelaksanaan ada perlawanan kolektif yang dilakukan oleh para stakeholder program di Kecamatan Jaten agar program berjalan sesuai dengan prosedur. Penelitian ini bermaksud mengkaji fenomena pseudo goverment yang terjadi pada pengguliran bantuan sosial Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh pseudo goverment dalam praktik pemberdayaan sosial ekonomiÂ  pada program Kube bagi warga binaan PKH untuk membentuk Desa Sejahtera Mandiri?â€. Tujuan peneltian ini adalah Mendiskripsikan dan menganalisis Praktik Pseudo Goverment pada pemberdayaan Kube PKH Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri yang dilakukan oleh para elite penguasaan di Kecamatan Jaten. Penelitian ini meminjam teori sosiologi yang ditawarkan Bourdieu, yaitu arena (field), habitus, dan kapital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan studi dokumen. Proses tersebut berjalan secara siklus interaktif. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pratik pseudo goverment pada program bantuan sosial kube pengembangan desa sejahtera mandiri ternyata berdampak negatif pada pelaksanaan program. Praktik ini juga telah memarginalkan peran pendamping dan juga memunculkan konflik sosial. Praktik ini juga memunculkan kreativitas strategi pemberdayaan untuk mempertahankan tujuan pelaksanaan program DSM