Legalitas Iran dalam Melakukan Penahanan Kapal Asing Di Selat Hormuz - Fariz Mauldiansyah (Jurist-Diction, 2021)
AbstractThe Persian Gulf, which stores about one fifth of the world's oil, would be the destination of every petroleum producing country. But to reach the Persian Gulf by sea, every ship must pass through the Strait of Hormuz first. The Strait of Hormuz, which was located between two countries, Iran and Oman, has become a dispute terrain for several times in the last 10 years, one of which is the dispute of ship detention between Iran and Britain. The detention of ships carried out by Iran is a big question for the international community, is the detention legal or not? This article uses a type of normative juridical writing and uses statute approach and conceptual approach.The results showed that the detention was considered legitimate because the United Kingdom had committed maritime traffic violations and abused the rights of transit passage and right of innocent passage that was granted by international law. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) basically regulates and authorizes coastal states to exercise their jurisdiction in the territorial seas of their respective countries.Keywords: Ship Detention; Strait of Hormuz;Territorial Sea.AbstrakTeluk Persia yang menyimpan sekitar seperlima minyak bumi dunia, tentu menjadi destinasi setiap negara produsen minyak bumi. Namun untuk mencapai Teluk Persia melalui laut, setiap kapal harus melewati Selat Hormuz terlebih dahulu. Selat Hormuz yang terhimpit oleh dua negara, yaitu Iran dan Oman, telah beberapa kali menjadi medan sengketa dalam 10 tahun terakhir, salah satunya adalah sengketa penahanan kapal antara Iran dan Inggris. Penahanan kapal yang dilakukan oleh Iran tersebut menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat internasional, apakah penahanan tersebut legal atau atau tidak? Artikel ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan tersebut dianggap sah karena Inggris telah melakukan pelanggaran lalu lintas maritim dan menyalahgunakan hak lintas transit maupun hak lintas damai yang diberikan oleh hukum internasional. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) pada dasarnya mengatur dan memberikan wewenang kepada negara pantai untuk menjalankan yurisdiksi nya di laut teritorial negara masing-masing.Kata Kunci: Penahanan Kapal; Selat Hormuz; Laut Teritorial.