Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Takalar - Adelina Kadir; Andi Safriani (Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 2021)
Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar serta untuk mengetahui faktor-faktor penghalang dan faktor-faktor pendukung terkait  keterwakilan  perempuan  di  DPRD Kab. Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi.  Sumber  data  penelitian  yaitu   data   primer   dan data  sekunder  serta  melakukan  teknik  pengolahan  data  dan   analisis   data.   Untuk melakukan jalannya penelitian maka  hal-tersebut  harus  dilakukan  guna  mendapatkan  informasi yang diinginkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  1)  Anggota  DPRD  Kab.  Takalar  berjumlah  30  orang dan diantara jumlah tersebut anggota DPRD perempuan berjumlah 8 orang angka 8 orang dapat memperlihatkan  bahwa  keterwakilan  perempuan  di  DPRD  Kab.  Takalar  hampir mencapai target 30 % hal ini  tidak  lepas  dari  dukungan  rakyat  khususnya  bagi  pemilih perempuan serta kesadaran kaum perempuan untuk memilih  sesama  anggota  perempuan. 2)  faktor  penghambat  terkait  keterwakilan  perempuan  di  DPRD  kab.  Takalar  itu dikarenakan kurangnya kader  perempuan  di  dalam  partai  politik  yang  ingin  menjadi  calon legislatif tersebut  serta  kurangnya  keinginan  kaum  perempuan  untuk  berkiprah  di  ranah politik dan faktor pendukung keterwakilan perempuan di  DPRD  kab.  Takalar  dikarenakan adanya aturan dari Undang-Undang  yang  mengharuskan  partai  politik memasukkan  30%  keterwakilan  perempuan  dalam  pencalonannya   sebagai   anggota   legislatif serta jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak  dari  pada  jumlah  pemilih  laki-laki. Implikasi Penelitian Perempuan  seharusnya  dapat  menyadari  akan  peluang  besar  yang  mereka miliki  untuk  ikut  serta  ke  ranah  politik  demi  untuk  memperjuangkan  Hak-hak  kaum perempuan karena sangatlah penting jika seorang perempuan dapat duduk di kursi  legislatif. Seharusnya  partai  politik  dalam  hal  perekrutan  untuk  menjadikan  kadernya  sebagai  calon  legislatif  harus  betul-betul  karena  kader  tersebut  mampu  bukan   karena  hanya untuk memenuhi kuota 30 % yang sudah ditetapkan oleh UU Karena dalam perekrutan calon legislatif partai politik harus mengedepankan  potensi  suara  yang  dimiliki  serta kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki calon legislatif tersebut.