KENDALA DAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TERKAIT DENGAN OTONOMI DAERAH - Irlandi Paradizsa Dirja (Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 2021)
Abstrak: Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, maka urusan pembangunan pun tidak lagi dijalankan satu arah dari Pemerintah Pusat. Keberadaan dari otonomi daerah ini memberikan kendali kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Namun, pelaksanaan dari otonomi daerah yang terkesan terburu-buru menimbulkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi meliputi ketidakmerataan sumber daya manusia, berkembangnya kesenjangan antar daerah, dan sulitnya menyinkronkan pembangunan daerah dan pusat. Sehingga, untuk mengurangi permasalahan yang muncul tersebut, maka perlu dilakukan seleksi atau rekrutmen ketat terhadap sumber daya manusianya dan dilakukan pendampingan secara seksama terhadap proses pembangunan di daerah. Abstract: With the enactment of the regional autonomy in Indonesia, some of the development affairs are no longer implemented one-way from the Central Government. The existence of regional autonomy has given some controls towards the Regional Government to manage their region. However, the implementation of regional autonomy that seems to be rushed has resulted in the emergence of problems during its execution. The issues that emerged are the discrepancy of human resources between regions, regional inequality, and the difficulty in synchronizing the development between the area and central. To reduce the number of problems that arose because of that, there should be a strict recruitment process for human resources and implementation of a careful accompaniment for the development process in the region.