PERAN BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMBAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR - Jhoni Ahdi Putra (UNES Journal of Swara Justisia, 2020)
Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Salah satu kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Hendri Agustian yangmana tersangka melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dengan mengedit surat-surat pada dokumen tersebut.Penelitian ini dilakukan di Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar. Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan sekaligus melakukan analisis mengenai upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatanutama. Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan menitiberatkan pada data kepustakaan dengan menginventarisasikan bahan-bahan kepustakaan mengenai upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotorBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan; Pertama, Peran efektifitas Bidang Registrasi dan Identifikasi dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, antara lain: (1) Membuat perencanaan serta melaksanakannya dengan semua pihak; (2) Melakukan koordinasi dengan menjalin kerjasama dengan beberapa bank swasta (3)Melakukan pembinaan kepada para pegawai ataupun kepada masyarakat; (4) Pengendalian tugas pelayanan dengan melakukan monitoring dalam kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor.Kedua, Kendala yang dialami oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, yaitu: Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.