IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2015/2016 DI SMP N 1 SEMIN - Astuti, Rini Septiani (Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, 2017)
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Kartu IndonesiaPintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan dilihat dari implementasi KIP, kriteria penerima,strategi pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah stafbidang Pendidikan Lanjutan Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Kepala Sekolah danGuru BK SMP N 1 Semin, empat orang siswa penerima KIP, serta empat orang tua siswa penerimaKIP. Objek penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upayapemerataan pendidikan tahun ajaran 2015/ 2016 di SMP N 1 Semin. Data dikumpulkan melaluimetode observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasidata. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran KIP di SMP N 1 Semin adalah siswa yangmemiliki kartu KIP sebanyak 161 siswa. Hasil dari pelaksanaan KIP dapat mendukung upayapemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan siswa yang menerima dana KIP memenuhi kriteriakondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan KPS sehingga siswa yang tidak sekolah ataupendidikannya terhalang biaya dapat bersekolah serta terwujudnya pendidikan yang merata. Faktorpendukung implementasi KIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online,Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanyarasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan danaKIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Faktor penghambat: evaluasiprogram KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahankhusunya pada mekanismenya, Penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi ataubukti penggunaan dana KIP.