ASAS KEKUATAN MENGIKAT DALAM KONTRAK WARALABAYANG MENGALAMI PERUBAHAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISEE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA - Rilo Fisyahril Ramadhan; Yudho Taruno Muryanto (HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI, 2019)
AbstractThis article aimed to find out the form of legal protection for franchisee in franchise contract that is amended based on Government Regulation Number 42 of 2007 about Franchise. This study was a normative law research that is prescriptive in nature using statute and conceptual approaches. This study employed primary, secondary, and tertiary law materials. The methods of collecting data used were library study and the law material collected was then analyzed using deductive method. This research finally found that the form of law protection for franchisee in franchise agreement as mentioned in Government Regulation Number 42 of 2007 about Franchise has not given consequence about the change of franchise contract and has not given law protection yet to franchisee because of the clauses about the termination of contract usually subjected to the franchisor’s assessment. However, if one party makes another suffering from loss or does not perform the agreement in which it is the franchisee is thee weak or harmed party, the lost/harmed party can take legal attempt for getting compensation. It was consistent with the provision of Articles 1238 – 1243 of KUH Perdata (Civil Code).   Keywords: Legal Protection; Franchise agreement or contract; contract amendmentAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap franchisee dalam  kontrak waralaba yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun  2007 tentang Waralaba. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat  preskriptif, bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba belum memberikan konsekuensi tentang perubahan kontrak waralaba, sehingga ketentuan ini belum memberikan perlindungan hukum kepada franchisee dalam perubahan kontrak waralaba, karena klausula tentang pemutusan perjanjian tunduk pada penilaian franchisor. Apabila salah satu pihak merugikan pihak lain atau wanprestasi yang mana franchisee lah pihak yang lemah dan dirugikan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1243 KUHPerdata.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perjanjian Waralaba; Perubahan Kontrak