IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA LIMA MENTERI TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP KEBIJAKAN MUTASI GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN - Prima Suhardi Putra; M. Hudi Asrori; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani (HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI, 2017)
AbstractThis article aims to identify and analyze the implementation and obstacles encountered in the implementation of the Joint Regulation of the Five Minister Year 2011 on the Arrangement and Equitable Teacher Civil Movement. This article is included in empirical legal research. Law conceptualized as a manifestation of the symbolic meanings of social behavior as a result of social interaction, by taking research location in Magetan. The data collection is done with interviews and documentary techniques in order to obtain primary data and secondary data. Analysis of data using qualitative analysis inductive logic thinking. The results showed that the implementation of joint regulation to implement the Civil Servant teacher mutations gradually to meet the needs of more than 350 teachers in the suburban areas Magetan. According to the theory of Friedman’s legal system can be described, in the structure of the head of the education unit together with the head of the District Education Unit and the Department of Education to coordinate to determine the condition of the real distribution of teachers. With the cooperation is structured expected the distribution is going well and fairly to meet the needs of teachers, from the legal substance policy applied in order to meet the shortage of teachers needs that there is a mutation teacher Civil Servants gradually, as a component of legal culture, teachers must be willing to be placed in any educational unit. The problem is that teachers mutation makes it vulnerable for abuse of office, a lot of teachers who have received certification allowance, teachers who have been appointed as Civil Servants and has received certification allowance will strive to maintain its position on the workings of the educational unit.Key Words: Policy; Mutation; Civil Servant Teacher.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Artikel ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai dampak dalam interaksi sosial, dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Magetan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumenter guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif dengan logika berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bersama dengan melaksanakan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil secara bertahap guna memenuhi kebutuhan lebih dari 350 orang guru pada wilayah pinggiran Kabupaten Magetan. Menurut teori sistem hukum dari Friedman dapat dijelaskan, secara struktur kepala satuan pendidikan bersama kepala UPT Pendidikan Kecamatan dan Dinas Pendidikan melakukan koordinasi untuk mengetahui kondisi distribusi guru secara nyata. Dengan adanya kerjasama secara terstruktur diharapkan distribusi tersebut berjalan dengan baik dan adil untuk memenuhi kebutuhan guru, dari substansi hukum kebijakan yang diterapkan guna memenuhi kekurangan kebutuhan guru yang ada adalah dengan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil secara bertahap, secara komponen budaya hukum, guru harus bersedia ditempatkan di satuan pendidikan manapun. Adapun kendalanya adalah mutasi guru membuat rentan terjadinya penyalahgunaan jabatan, banyak guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, guru yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapat tunjangan sertifikasi akan berusaha untuk mempertahankan posisinya pada satuan pendidikan tempat bekerjanya.Kata Kunci: Kebijakan; Mutasi; Guru Pegawai Negeri Sipil.