KAJIAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU/L/2015 dalam Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013) - Kartika Cahyaningtyas; Albertus Sentot Sudarwanto; Adi Sulistiyono (HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI, 2018)
AbstractThe article is aimed to analyze the way of electrolical procurement of electronic procurement of goods and / or services and the analysis of KPPU's decision No. 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender Widening Work of Jalan-Brand Bts Kab. Simalungun-Bts Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Unit of National Road Implementation Area I of North Sumatera Province Fiscal Year 2013 based on Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti Law Monopoly). The research used normative legal research method, with approach statute approach and case approach and data analysis technique is deduction logic with qualitative analysis. Sources of research in the decision of KPPU Number 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender for Widening of Jalan Brand - Bts. Kab. Simalungun - Bts. Kab. Tanah Karo - A Thousand Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Work Unit Implementation of National Road Region I North Sumatra Province Budget Year 2013 is not in accordance with the Anti-Monopoly Law in the imposition of sanctions. The action required to avoid a tender conspiracy by using the concept of affiliation in e-procurement is to create a program on e-procurement mechanism in order to know the existence of affiliation on the business actor. Suggestions are also needed to overcome the inconsistency of KPPU decision No. 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender of Widening of Jalan Brand - Bts. Kab. Simalungun - Bts. Kab. Tanah Karo - A Thousand Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Work Unit Implementation of National Road Region I North Sumatra Province Fiscal Year 2013 with Anti-monopoly Law is to in the future revise Anti-Monopoly Law.Keyword: Procurement for goods and or services; Conspiracy of tender; Affiliation AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek-Bts Kab. Simalungun-Bts Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli). Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan statute approach dan case approach serta teknik analisis data adalah logika deduksi dengan analisis kualitataif. Hasil penelitian ini adalah amar putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan Undang-Undang Anti Monopoli dalam pemberian sanksi. Tindakan yang diperlukan untuk tidak terjadi persekongkolan tender dengan menggunakan konsep afiliasi pada e-procurement adalah membuat program pada mekanisme e-procurement agar dapat mengetahui adanya afiliasi pada pelaku usaha. Saran yang diperlukan juga untuk mengatasi adanya ketidaksesuaian putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Undang-Undang Anti Monopoli adalah dengan kedepannya melakukan revisi Undang-Undang Anti Monopoli. Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa; Persekongkolan Tender; Afiliasi