PEMBATASAN CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ( PILKADES ) SERENTAK DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA - , Widada; Purwadi, Hari; Asrori, M. Hudi (HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI, 2017)
AbstractThis articles examine about Restrictions on Head Village Candidate In The Head Village Election (Pilkades) Simultaneously in the Human Rights Context. This research was doctrinal law. Form of the study is exploratory. Analysis of data using qualitative analysis approach to law and case and using primary data source, secondary and tertiary.The technique of data collection using literature and observation to strengthen analysis qualitatively. Based on research carried out produced a conclusion that reason Restrictions on Head Village Candidate In The Head Village Election (Pilkades) Simultaneously was central government took aims to effective goal using by systemic of utilities. The villages chief candidates also citizens  which  given  protection of  his  political  rights  where  political  rights  can  only  limited by constitution. So restrictions village head candidate should not be applied because it law No. 6 of 2014 about village not directly contain restriction regulation village head candidates. The restriction of the village head candidate there is only on the implementation arrangements.Key words : Restrictions village head candidate, Human rights, Head Village Election. AbstrakArtikel ini mengkaji tentang Pembatasan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ) Serentak Dalam Konteks Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dan bentuk  penelitiannya eksploratif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang  – undangan  dan  pendekatan  kasus  dengan menggunakan  sumber  data primer, sekunder  dan  tersier. Teknik Pengumpulan datanya menggunakan literatur dan observasi untuk memperkuat analisa secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa alasan pilkades.  Kedua  alasan tersebut  diambil  pemerintah  pusat  dengan  maksud untuk  mencapai tujuan yang efektif dengan menggunakan sarana – sarana yang sistemik sehingga kebijakan sentral dapat terlaksana. Calon kepala desa juga warga Negara yang diberi perlindungan terhadap hak politiknya dimana hak politik hanya dapat dibatasi dengan Undang – Undang saja. Jadi pembatasan calon kepala desa hendaknya tidak diberlakukan karena Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa tidak secara langsung memuat aturan pembatasan calon kepala desa. Pembatasan calon kepala desa hanya ada pada aturan pelaksanannya.Kata kunci : Pembatasan Calon Kepala Desa, Hak Asasi Manusia, Pemilihan   Kepala Desa.