Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Liquefied Petrolium Gas Bersubsidi dan Penjualan Tidak Sesuai Standar dan Mutu Ditinjau dari Undang‐Undang Nomer 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang‐Undang Nomer 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan - Nana Nosela; Hwian Christanto; Heru Susanto (CALYPTRA, 2020)
Abstrak-- Skripsi ini diangkat karena marak terjadinya kasus penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah yang isinya dipindahkan ke LPG ukuran 12 Kg dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan perseorangan yang lebih besar dan penggunaan komponen karet perapat (rubber seal) yang tidak memenuhi ketentuan mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) pada LPG ukuran 12 Kg sehingga LPG yang dijual kepada konsumen tidak sesuai dengan standar dan mutu yang telah ditetapkan, serta lemahnya penerapan aturan sehingga tidak adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana. Hasil dari pembahasan skripsi ini BS dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan BS juga telah melanggar 2 (dua) aturan pidana, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, karena perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh BS tersebut termasuk sebagai perbarengan tindak pidana, yaitu concursus realis. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, LPG 3 Kg, Standar Nasional Indonesia (SNI), Konkursus. Abstract-- This study was conducted because of the growing number of the misuse of 3 Kg Liqufied Petroleum Gas (LPG) cylinders which are subsidized by the government. The content of te 3 Kg LPG cylinders was transferred into the 12 Kg cylinders to gain more personal profit, and rubber seals of 12 Kg cylinder which did not meet the provisions of the standart and quality from the Indonesian National Standart (SNI) were sold to the public. The enforcement of the rules was also too weak and did not give a deterrent to the criminals. The result of this study shows that BS could be criminally charged because he had fulfilled the elements of crime and had violated 2 (two) criminal law, which were Article 55 of Law Number 22 of 2001 Concerning Oil and Gas and Article 113 of Law Number 7 of 2014 Concerning Trade, because his action could be considered as a criminal concursus, namely concursus realis. Keywords: Criminal Liability, LPG 3 Kg, Indonesian National Standard (SNI), Concursus.