Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Permohonan Keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta - Randy Ariyadita Putra; Mispiyanti Mispiyanti (Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 2021)
Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi perpajakan, salah satunya adalah dengan penetapan standar pelayanan sengketa pajak. Sengketa pajak timbul akibat wajib pajak tidak sependapat dengan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak menyebabkan wajib pajak tidak puas atas ketetapan tersebut. Tahap awal penyelesaian sengketa pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah mengajukan permohonan keberatan. Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Standard Operating Procedure (SOP) dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 dan dijabarkan dalam SE-122/PJ/2010 tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan perangkat lunak Qualitative Data Analisys NVIVO8 sebagai alat analisis pemodelan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP penyelesaian permohonan keberatan telah sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-122/PJ/2010 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-9/PMK.03/2013. SOP juga telah sesuai dengan realisasi penerapannya di lapangan namun perlu adanya evaluasi mengenai pelaksanaan SOP tersebut.