IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT 5 TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN BUKAN ATAS NAMA DEBITUR (STUDI DI BANK PERKREDITAN RAKYAT PADMA KOTA DENPASAR) - Komang Utista Cahya Otiana (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Komang Utista Cahya Otiana, Imam Koeswahyono, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65135, Telp (0341) 553898 Fax 566505 Email: utistacahya.id@gmail.com Abstrak Bedasarkan Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahanan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik berbunyi: â€œPersyaratan berupa Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus atas nama debitorâ€. Sebelum adanya Pasal 9 Ayat 5 Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 ini semua pelayanan Hak Tanggungan yang melakukan pendaftaran pembebanan jaminan hak tanggungan dilakukan secara manual baik jaminan hak tanggungan dengan atas nama dirinya sendiri ataupun jaminan hak tanggungan dengan atas nama pihak lain. Dengan adanya ketentuan ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan 3 (tiga) pilar hukum yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum bagi pihak dengan proses HTL dengan pihak proses pendaftaran hak tanggungan manual. Penulisan ini menggunakan metode hukum empiris dengan meneliti kenyataan dilapangan. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa impelemtasi Pasal 9 Ayat 5 Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 ini berjalan di Bank Perkreditan Rakyat Padma Kota Denpasar bagi pihak yang ingin melakukan pinjaman modal usaha. Bahwa Bank BPR Padma Kota Denpasar menerapkan langsung isi dari Pasal 9 Ayat 5 Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019. Sedangkan penyelesaian masalah di Bank BPR Padma Kota Denpasar dengan adanya ketentuan Pasal 9 Ayat 5 Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 ini bahwa, debitur dengan jaminan hak tanggungan atas nama pihak lain masih tetap bisa dilaksanakan.Kata kunci: impelementasi, jaminan hak tanggungan, jaminan atas nama pihak lain, ketidakseimbangan hukum. Â  Abstract Article 9 Paragraph 5 of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency Number 9 of 2019 implies: Title to Lands or Ownership Right to Multi-storey Houses must be under the name of debtors. Previously, this regulation suggested that all services regarding registration of mortgage rights on who is responsible for the rights were performed manually either for the registration under the name of a debtor or for that under the name of another party. This provision has led to irrelevance to the three legal pillars: legal justice, legal benefit, and legal certainty for the parties involved in the process of registration of the rights that is performed manually. This research employed empirical legal method where field observation of the facts was conducted. The research result has found out that the regulation is implemented in the Rural Bank of Padma, Denpasar to facilitate those applying for loan services to assist their businesses. The bank also directly implements the provision of the minister regulation implying that the mortgage rights under the name of another party can still be processed. Â  Keywords: implementation, mortgage rights set as collateral, collateral under the name of another party, disharmonised law