PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KEDIRI DAN KOTA MALANG - Alvin Rehardian (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Alvin Rehardian, Setiawan Noerdajasakti, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No 169 Malang Email: alvinrehardian98@gmail.com Â  Abstrak Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang penting dalam menegakan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menerapkan sanksi pidana dalam peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri melakukan penyelidikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu dengan pengamatan, pengawasan, penelitian, dan pemeriksaan, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang melakukan penyelidikan secara non yustisi, yaitu dengan memberikan peringatan secara lisan. Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi Pamong Praja juga mendapatkan hambatan dalam menegakkan sanksi pidana dalam peraturan daerah tentang pedagang kaki lima. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan Kabupaten Kediri melakukan pembinaan, bekerjasama dengan tokoh masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan penyidik Polri dan instansi terkait, serta memberikan rekomendasi pidana kurungan atau denda dengan nominal yang tinggi terhadap masyarakat yang sering melakukan pelanggaran. Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode sosiolegal, dengan metode pendekatan hukum kualitatif sosiolegal. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah didapatkan akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima Â  Abstract Civil Service Police Unit plays an essential role in enforcing local regulation governing street vendors. Government Regulation Number 16 of 2018 concerning Civil Service Police Unit implies that this unit holds qualification as enquiries in the position of civil servants to help enforce criminal sanction in line with local regulation. Civil Service Police Unit in the Regency of Kediri holds enquiry based on Indonesian National Police Regulation involving observation, supervision, research, and investigation, while the police unit carries out the enquiry in non-judicial way through unwritten warning. The police unit also faces several barriers to enforcing the criminal sanction imposed on street vendors. To tackle this problem, the Civil Service Police Unit of the Regency of Kediri and Malang city gives training, works together with the members of public and enquirers from Indonesian National Police and related bodies, and gives recommendation of jail sentences or high fine for the street vendors violating the regulation. This research employed socio-legal method and socio-legal qualitative legal approach. The research materials involved both primary and secondary data that were further analysed by means of descriptive-qualitative technique. Keywords: civil service police unit, civil servant as enquirer, local regulation, street vendors