PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta) - Pety Melati Dwirestian (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Pety Melati Dwirestian, I Nyoman Nurjaya, Setiawan NoerdayasaktiFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail: petymelati22@gmail.comAbstrak Pelakasanaan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa liar yang Dilindungi. Pilihan tersebut dilatarbelakangi karena masih terdapat kendalakendala yang dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990. Proses penyidikan tersebut harus efektif, karena merupakan suatu proses pertama dari serangkaian penegakan hukum. Sehingga dengan efektifnya penyidikan tersebut maka kekayaan hayati Indonesia akan selalu terjaga. Pada kenyataannya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta terdapat kendala-kendala diantaranya di bidang substansi, struktur, fasilitas, masyarakat dan kultur. Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta sudah berusaha melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala penyidikan tersebut. Namun, seharusnya upaya-upaya yang lebih gencar lagi, supaya penyidikan menjadi lebih efektif.Kata Kunci: Penyidikan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang DilindungiÂ Abstract This research is aimed to look into the involvement of enquirers and civil servants in Natural Resources Conservation Hall assigned as enquirers over protected wildlife trafficking. Those involved as enquirers in the Natural Resources Conservation Hall still face some hindrances in conducting enquiries into the criminal case. Enquirers from the conservation hall are governed in Article 39 Paragraph (1) of Law Number 5 of 1990. The enquiry process must be conducted effectively since it initiates the whole process of law enforcement. This effectiveness is expected to help maintain biodiversity in Indonesia. Other impeding factors faced involve substance, structure, facilities, society, and culture. The conservation hall has taken some measures to tackle the existing issues during enquiries. However, some more profound measures still have to be taken into account for more effective enquiry process.Keywords: enquiry, Natural Resources Conservation Hall, Protected Wildlife Trafficking