OPTIMALISASI DALAM PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BEKASI - Adji Sambodo Pangestu (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Adji Sambodo Pangestu, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.Fakultas Hukum, Universitas Brawijayaadjisambodo5@gmail.comABSTRAK Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten atau kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa â€Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan meliputi pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukanâ€ . Namun, pada kenyataannya masih banyak penduduk Kabupaten Bekasi yang mengeluhkan terkait pelayanan penerbitan KTP-el. Pokok permasalahan yang berkaitan dengan isu diatas adalah : Apakah pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) huruf e terkait pelayanan terhadap masyarakat dalam memperoleh KTP-el telah berjalan secara optimal? Apa yang menjadi hambatan dalam penerbitan KTP-el dan Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dalam menangani pelayanan terhadap masyarakat dalam memperoleh pelayanan KTP-el yang masih terlambat? Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya penerbitan KTP-el di Kabupaten Bekasi. Hal ini dapat disimpulkan dari Laporan pencapaian penerbitan KTP-el di tahun 2018 dan 2019 dan hasil wawancara dari Bapak Drs. H. Giri Waluyo, M.Pd selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.Kata Kunci : Optimal, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pelayanan Publik.Â ABSTRACT Population administrative services consisting of population and civil registration are a part of public services that should appropriately be provided for the members of public. Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration implies that in terms of population administration in the Regency or Municipality, Population and Civil Registration Agency is authorised to fairly and professionally provide services to all citizens regarding report over population-related issues or important events. Article 5 of Local Regulation of the Regency of Bekasi Number 9 of 2016 concerning Population Administration Enforcement paragraph (1) letter e implies that in population administration, Local Government is authorised to give social services. However, grievances are still received over unsatisfactory e-identity card services. This research is intended to look into whether Article 5 Paragraph (1) letter e concerning services in e-id card issuance is optimally implemented, what are possible impeding factors in the issuance of the e-id card, and what solution can be given by the Population and Civil Registration Agency in the Regency of Bekasi regarding the delay in the services. The research has found out that the services mentioned are not optimally provided according to the progress report on id card issuance year 2018-2019 and interview with Mr H. giri Waluyo as the service Head in the agency in Bekasi.Keywords: optimal, electronic identity card, public services